Category: PPN
Pengaturan Materi Pajak Pertambahan Nilai
Review Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Pendahuluan Proses amandemen Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) sebagaimana telah dilakukan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), norma pengkreditan Pajak Masukan yang semula disusun dengan struktur norma berpasangan khususnya dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i UU PPN, kini telah dihapus dan mengalami perubahan seBaca Full
Pajak Masukan Dikreditkan atau Dibiayakan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) memberikan alternatif pilihan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam mengatur Pajak Masukan yang dibayar bersamaan dengan pengeluaran dalam memperoleh barang atau jasa. Alternatif pertama adalah memperlakukan Pajak Masukan sebagai kredit pajak atau pengurang Pajak Keluaran yang disetor ke kas negara. AlBaca Full
Analisis Penerapan Pasal 9 Ayat (9) UU PPN
Sebuah Ekspose Penelitian Penelitian ini bermula dari penugasan penyelesaian sengketa perpajakan dengan objek koreksi pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak tidak sama sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN. Bersamaan dengan penugasan tersebut, peneliti tengah menyusun karya ilmiah dengan dengan tema yang sama melalui kerangka ilmu tBaca Full
Melalaikan Kewajiban Pajak dan Risiko Usaha
Admin telah sedikit mengulas perlunya sikap bijak saat mengelola pajak dalam suatu kegiatan usaha yang sedang berjalan pada artikel sebelumnya yang berjudul Bijak atas Kewajiban Pajak. Berdasarkan pengalaman Admin saat bertugas sebagai Account Representative di kantor pajak wilayah Jakarta, ada berbagai macam respon Wajib Pajak terhadap kewajiban pBaca Full
Persiapan Ekspose Hasil Penelitian Pasal 9 Ayat (9) UU PPN
Pasal 9 ayat (9) UU PPN merupakan norma hukum yang saat ini menjadi satu-satunya rujukan untuk pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak tidak sama. Sebagian konten penelitian sebelumnya telah di-publish dalam laman ini. Ditemukan bahwa selama ini norma Pasal 9 ayat (9) UU PPN dipahami sebagai norma hukum yang berdiri sendirBaca Full
AWAL CERITA DIBERLAKUKAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki cerita sejarah yang cukup panjang. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN/PPnBM PPN (UU PPN) yang mulai diberlakukan sejak tahun 1984. Sampai saat ini UU PPN masih berlaku dan telah mengalami perubahan keempat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. SistBaca Full
MENGENAL PAJAK KELUARAN
Pajak Keluaran dalam konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) identik dengan proses penyerahan barang atau jasa oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada pihak lawan transaksi. Barang atau jasa yang dikeluarkan oleh PKP untuk diserahkan kepada lawan transaksi menjadi terutang PPN saat barang diserahkan kepada lawan transaksi. Penyerahan barang atau jasa dBaca Full
MEMBAHAS PAJAK MASUKAN
Bagi seorang yang sedang belajar perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), arti Pajak Masukan menjadi penting untuk dipahami. Pajak Masukan sangat penting dipahami mengingat pajak yang dibayarkan bersamaan dengan perolehan barang atau jasa ini dapat menjadi pengurang atau kredit pajak. Definisi Pajak Masukan Sesuai dengan UU PPN definisi Baca Full
DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PPN DIPUNGUT
Dalam sebuah makalah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berjudul Penafsiran Undang-Undang dari Perspektif Penyelenggara Pemerintahan, terinspirasi Hukum Administrasi Negara karya Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, dinyatakan bahwa Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan mengambil keputusan pelaksanaan atau eksekutif (politiBaca Full
Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran Secara Komprehensif (Pasal 9 UU PPN)
Pokok-Pokok Hasil Riset Terhadap Pasal 9 UU PPN Dalam Rangka Penyusunan Karya Ilmiah Dalam sebuah artikel pada laman Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berjudul Penafsiran Undang-Undang dari Perspektif Penyelenggara Pemerintahan, buku karya Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo yang berjudul Hukum Administrasi Negara sangat menginspiBaca Full