Category: Kebijakan Publik
Seluruh peraturan perpajakan yang mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara
Akibat Menunda Pengiriman Berkas
Hal yang dianggap remeh pada akhirnya bisa menjadi masalah besar. Salah satunya terkait dengan pengiriman berkas pajak. Bila Anda menganggap pengiriman berkas permohonan tidak perlu terburu-buru atau beranggapan masih ada waktu untuk pengajuan permohonan terkait pajak maka mulai saat ini agar segera hilangkan anggapan tersebut. Para owner bisnis seBaca Full
Pemadanan NIK dengan NPWP
Tahukah Anda, NPWP dan NIK bisa menjadi permasalahan serius yang berujung pada gugatan ke Pengadilan Pajak. Tanpa ada NPWP dan/atau NIK, Anda tidak bisa menjalankan kewajiban pelaporan penghasilan melalui SPT PPh. Meskipun terkesan administratif, identitas tersebut pada masa yang akan datang akan menjadi sangat penting. Bagi orang pribadi, nantinyaBaca Full
Waspada atas Pengajuan Pailit
Dalam dunia usaha tidak ada orang yang akan menyukai hal yang satu ini, yaitu pailit. Kata pailit ini kadang diasosiasikan dengan kata bangkrut. Dalam keseharian sering kita bertanya pada seseorang, “Anda usaha apa?” Kemudian pihak yang ditanya akan menjawab, “Saya usaha perdagangan.” Artinya orang tersebut bekerja atau berusaha dalam bidang perdagBaca Full
Sidang Yuk!
Di buku catatan sidang, tepatnya di cover buku catatan sidang tertulis “Sidang Yuk!”. Saya menulis judul tersebut untuk memberikan kesan psikologis bahwa sidang itu asyik dan patut dinikmati. Aslinya, banyak beda pendapat dalam menyikapi hal tersebut. Anda pasti tahu bahwa dalam persidangan sudah sangat umum terjadi perdebatan yang sengit antara duBaca Full
Analisis Penerapan Pasal 9 Ayat (9) UU PPN
Sebuah Ekspose Penelitian Penelitian ini bermula dari penugasan penyelesaian sengketa perpajakan dengan objek koreksi pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak tidak sama sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN. Bersamaan dengan penugasan tersebut, peneliti tengah menyusun karya ilmiah dengan dengan tema yang sama melalui kerangka ilmu tBaca Full
DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PPN DIPUNGUT
Dalam sebuah makalah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berjudul Penafsiran Undang-Undang dari Perspektif Penyelenggara Pemerintahan, terinspirasi Hukum Administrasi Negara karya Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, dinyatakan bahwa Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan mengambil keputusan pelaksanaan atau eksekutif (politiBaca Full
Implementasi Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Tidak Sama (2)
Uji Substansi versus Uji Formal Eskalasi kasus sengketa khususnya terkait pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak tidak sama, tidak berhenti pada proses keberatan. PKP seringkali tidak puas atas keputusan Fiskus yang mengoreksi Pajak Masukan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (9) UU PPN. Bagi PKP yang tidak puas pada akhirnya melanjutkaBaca Full
Implementasi Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Tidak Sama
Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak Tidak Sama merupakan bagian dari Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang diatur dalam Pasal 9 UU PPN. Tata cara pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran ini populer dengan sebutan Pajak Masukan Masa Tidak Sama (PM MTS) yang diatur dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN. SecaraBaca Full
Harmonisasi Pajak, Kebijakan Publik, dan Sengketa Pajak
Pajak menjadi sumber energi bagi setiap negara agar dapat melanjutkan kegiatan penyelenggaraan negaranya. Ada beberapa negara yang memang tidak menggantungkan penerimaan negaranya dari sektor pajak. Negara kaya dengan sumber daya alam minyak seperti Arab Saudi tidak menggantungkan sumber penerimaan negaranya dari pajak. Namun saat ini Arab Saudi puBaca Full
Pandangan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Yang Tidak Sama
Bagi masyarakat yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Cara penghitungan jumlah PPN yang harus disetorkan diatur dalam UU PPN. Untuk menghitung jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara, PKP harus mengerti dan memahami ketentuan yang diatur dalam UU Baca Full