Pemadanan NIK dengan NPWP
Tahukah Anda, NPWP dan NIK bisa menjadi permasalahan serius yang berujung pada gugatan ke Pengadilan Pajak.
Tanpa ada NPWP dan/atau NIK, Anda tidak bisa menjalankan kewajiban pelaporan penghasilan melalui SPT PPh. Meskipun terkesan administratif, identitas tersebut pada masa yang akan datang akan menjadi sangat penting.
Bagi orang pribadi, nantinya NIK akan dapat berfungsi sebagai NPWP. Itulah pentingnya pemadanan antara NIK dengan NPWP.
Bagi Anda yang belum melakukan pemadanan NIK dengan NPWP masih ada waktu. Pemerintah telah menunda batas pemadanan NPWP dengan NIP sampai dengan pertengahan tahun 2024.
Terlebih lagi bagi Anda yang punya pengalaman pernah terdaftar di dua lokasi yang berbeda sehingga punya dua NPWP. Apalagi bagi Anda yang pernah bekerja berpindah-pindah, ada kemungkinan didaftarkan secara massal dan pernah juga mendaftarkan secara mandiri.
Sempatkan Validasi NIK dengan NPWP
Selagi Anda masih bekerja dan sering berhubungan dengan instansi pemerintah pusat atau daerah maka sebaiknya Anda menyempatkan diri untuk melakukan validasi NIK dengan NPWP.
Manfaat validasi NIK dengan NPWP adalah pengggunaan identitas tunggal untuk keperluan dan kemudahan administrasi perpajakan dan kependudukan serta fungsi lain di masa depan.
Penggunaan data NIK untuk menggantikan NPWP akan memudahkan masyarakat dalam penggunaan NIK sebagai identitas tunggal untuk keperluan lain, misalnya sekolah, rumah sakit dan lainnya. NIK menjadi indentitas tunggal untuk mewujudkan konektivitas antar instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.
NPWP Ganda
Yang kerap kali menjadi hambatan dalam pemadanan NIK dengan NPWP adalah adanya NPWP ganda. Orang pribadi memiliki dua NPWP yang berbeda dan pada lokasi terdaftar yang berbeda. Dalam hal terjadi satu orang pribadi memiliki dua NPWP maka salah satunya perlu dihapus.
Perlu dipastikan bahwa kedua NPWP tidak tersangkut dalam proses pemeriksaan atau memiliki tunggakan pajak, atau catatan khusus lain dari otoritas pajak setempat. Dalam hal terdapat catatan khusus tersebut maka penghapusan NPWP tersebut akan terkendala.
Kasus Sengketa Akibat NPWP Ganda
NPWP ganda yang dimiliki oleh satu orang pribadi dapat menjadi pemicu sengketa pajak. Kasus ini terjadi akibat adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak namun wajib pajak tidak merasa dipanggil dalam pemeriksaan.
Walaupun otoritas pajak telah memberikan bukti bahwa surat perintah pemeriksaan telah dikirimkan ke salah satu alamat yang dimiliki oleh otoritas pajak dan telah sampai tujuan sesuai dengan resi pengiriman.
Pemeriksaan dilakukan terkait dengan adanya bukti konkret bahwa wajib pajak belum melaporkan harta yang dimilikinya dan hal tersebut menjadi indikator bahwa wajib pajak tidak melaporkan penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis dalam perolehan harta yang belum dilaporkan tersebut.
Kasus sengketa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita semua atas pentingnya pemadanan NIK dengan NPWP. Jangan tunda dan sempatkan segera untuk melakukan validasi NIK dengan NPWP. Dalam hal ditemukan ada kendala lain, laporkan pada saluran pengaduan yang tersedia atau pada kantor pajak terdaftar dan minta solusi yang dapat segera menyelesaikan hambatan validasi NIK dengan NPWP.
Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda. Semoga tidak ada kendala yang dapat menggangu aktivitas Anda di ruang publik.
Salam Bijak dan Salam Bahagia.