Tag: Pengkreditan Pajak Masukan
Implementasi Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Tidak Sama (2)
Uji Substansi versus Uji Formal Eskalasi kasus sengketa khususnya terkait pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak tidak sama, tidak berhenti pada proses keberatan. PKP seringkali tidak puas atas keputusan Fiskus yang mengoreksi Pajak Masukan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (9) UU PPN. Bagi PKP yang tidak puas pada akhirnya melanjutkaBaca Full
Implementasi Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Tidak Sama
Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak Tidak Sama merupakan bagian dari Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang diatur dalam Pasal 9 UU PPN. Tata cara pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran ini populer dengan sebutan Pajak Masukan Masa Tidak Sama (PM MTS) yang diatur dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN. SecaraBaca Full
Pembayaran Pajak Masukan secara Langsung oleh PKP Pembeli
Bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sudah seharusnya mengetahui tata cara pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran yang berujung pada nilai PPN kurang bayar atau PPN lebih bayar. Selain tata cara pengisian faktur pajak yang penting diketahui bagi PKP, mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak KeluaranBaca Full
Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan dan Kebijakan Internal Otoritas Pajak
Implementasi Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran (Kebijakan PMPK) pada prakteknya di lapangan banyak terjadi perdebatan yang seringkali berlanjut pada penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak. Perbedaan pemahaman dan penafsiran atas kebijakan ini banyak menguras energi dari kedua belah pihak. Sebagian masyarakat berpenBaca Full
Gatot Soebroto dan Hayam Wuruk
Antara Gatot Soebroto dan Hayam Wuruk selalu ada jarak dan sulit untuk diakurkan. Walaupun ada Sudirman dan Husni Thamrin yang menengahi, keduanya tidak sanggup untuk memperpendek jarak antara Gatot Soebroto dan Hayam Wuruk. Gatot Soebroto selalu berpedoman pada norma formal dan norma materiil. Berbeda dengan Hayam Wuruk yang berpendapat bahwa keadBaca Full
Harmonisasi Pajak, Kebijakan Publik, dan Sengketa Pajak
Pajak menjadi sumber energi bagi setiap negara agar dapat melanjutkan kegiatan penyelenggaraan negaranya. Ada beberapa negara yang memang tidak menggantungkan penerimaan negaranya dari sektor pajak. Negara kaya dengan sumber daya alam minyak seperti Arab Saudi tidak menggantungkan sumber penerimaan negaranya dari pajak. Namun saat ini Arab Saudi puBaca Full
Pandangan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Yang Tidak Sama
Bagi masyarakat yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Cara penghitungan jumlah PPN yang harus disetorkan diatur dalam UU PPN. Untuk menghitung jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara, PKP harus mengerti dan memahami ketentuan yang diatur dalam UU Baca Full